Kantor Menhub Dibidik: Armada Truk Kembali Mengguncang, Mogok Massal Berlanjut!

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) melanjutkan aksi mogok operasi mereka, dengan fokus demonstrasi di depan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Aksi ini merupakan kelanjutan dari protes terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa Angkutan Lebaran (Angleb) 2025.

Menurut perwakilan Aptrindo, aksi ini dipicu oleh kebijakan yang melarang truk dengan tiga sumbu atau lebih beroperasi mulai 24 Maret hingga 8 April 2025. Para pengusaha truk menuntut revisi peraturan tersebut, yang mereka anggap merugikan kegiatan operasional dan distribusi barang.

Sebelumnya, Aptrindo telah melakukan aksi mogok operasi di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wakil Sekretaris Jendral Aptrindo, Agus Pratiknyo, menyatakan bahwa jika aksi di depan Kemenhub tidak membuahkan hasil, mereka akan kembali melakukan aksi serupa di kemudian hari.

Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan, menjelaskan bahwa mogok operasi dipilih sebagai bentuk protes karena dialog dengan pemerintah sebelumnya tidak membuahkan hasil. Surat pemberitahuan aksi stop operasi telah dikirimkan kepada Kapolda Metro Jaya.

Kepolisian setempat meminta agar aksi dilakukan secara terbatas agar tidak mengganggu lalu lintas. Aksi sebelumnya sempat menyebabkan kemacetan di pagi hari, namun berangsur normal setelah siang hari.

Aksi mogok operasi ini melibatkan sekitar 500 perusahaan angkutan barang. Mereka memprotes SKB yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kakorlantas, dan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum terkait pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa mudik dan arus balik Lebaran tahun 2025/1446 H.

Gemilang Tarigan menambahkan bahwa Aptrindo memilih mogok kerja karena opsi dialog dengan pemerintah tidak mendapatkan respons positif. Situasi ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku industri transportasi dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada operasional bisnis dan kelancaran distribusi logistik.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan masukan dari Aptrindo dan pihak terkait lainnya. Diharapkan, solusi yang adil dan berkelanjutan dapat ditemukan untuk menghindari gangguan lebih lanjut pada rantai pasok dan perekonomian secara keseluruhan. Negosiasi lebih lanjut dijadwalkan dalam beberapa hari mendatang.