Drama Harun Masiku Dimulai: Hasto di Kursi Pesakitan!

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menghadapi sidang perdana terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang ini menjadi sorotan publik, mengingat implikasi politik dan hukum yang menyertainya.

Tim kuasa hukum Hasto, yang dipimpin oleh Febri Diansyah, menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum mengandung sejumlah kekeliruan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebelumnya. Mereka berencana untuk menguji setiap tuduhan dan bukti yang diajukan oleh jaksa selama proses persidangan.

Salah satu poin yang disoroti oleh tim kuasa hukum adalah tuduhan bahwa Hasto memberikan dana sebesar Rp400 juta melalui Kusnadi dan Donny Tri Istiqamah. Menurut mereka, tuduhan ini bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya dalam perkara Saeful Bahri, yang menyatakan bahwa sumber dana tersebut berasal dari Harun Masiku, bukan dari Hasto Kristiyanto.

Febri Diansyah juga menyoroti adanya dugaan pencampuran fakta dan opini dalam dakwaan, yang menurutnya dapat mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya. Ia mencontohkan tuduhan bahwa Nazarudin Kiemas memperoleh 0 suara, padahal faktanya ia mendapatkan suara terbanyak, yaitu 34.276 suara. Kesalahan data semacam ini dinilai berbahaya karena dapat menjauhkan upaya pencarian kebenaran materiel.

Selain itu, tim kuasa hukum juga membantah tuduhan bahwa Hasto menerima laporan dari Saeful Bahri dan menyetujui pemberian uang kepada Wahyu Setiawan. Mereka menegaskan bahwa pertemuan antara Hasto dan Wahyu Setiawan adalah bagian dari rekapitulasi suara yang berlangsung pada April dan Mei 2019, di mana setiap partai menyampaikan sikapnya.

Menanggapi hal ini, Febri berharap agar proses persidangan dapat berjalan secara fair, berimbang, dan independen, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Ia juga berharap agar tindakan yang dilakukan oleh KPK selama proses penyidikan tidak terulang di persidangan.

Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto berencana untuk mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Mereka akan membedah satu per satu tuduhan yang dinilai keliru tersebut dalam proses persidangan yang akan berlangsung.

Kasus ini menjadi ujian bagi sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh politik. Publik akan terus memantau jalannya persidangan dan berharap agar kebenaran dapat terungkap secara transparan dan akuntabel.

Berikut adalah tabel perbandingan antara dakwaan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto:

Kasus ini masih terus bergulir dan akan memasuki babak baru dengan dimulainya persidangan. Perkembangan terbaru akan terus diinformasikan kepada publik.