Irine Yusiana Roba Putri, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, menyerukan perubahan fundamental dalam pendekatan terhadap kesetaraan gender. Hal ini disampaikannya saat menghadiri sidang Commission on the Status of Women (CSW) ke-69 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.

Menurut Irine, perjuangan menuju kesetaraan gender memerlukan percepatan dan perubahan fokus. Dalam forum internasional tersebut, ia menekankan perlunya transisi dari sekadar kesetaraan gender menuju keadilan gender yang lebih komprehensif.

Pergeseran paradigma dari kesetaraan gender ke keadilan gender menuntut tindakan afirmatif yang secara aktif mengatasi ketidaksetaraan yang ada, tegas Irine. Ia menambahkan bahwa kesetaraan saja tidak lagi cukup; keadilan gender diperlukan untuk memastikan perlakuan dan dukungan yang lebih baik bagi perempuan.

Irine menjelaskan bahwa parlemen memiliki peran krusial dalam mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan program-program yang mendukung kemajuan perempuan. Program-program tersebut dapat mencakup dukungan nutrisi dan kesehatan selama kehamilan, perpanjangan cuti melahirkan, penggantian biaya persalinan, dan penetapan standar upah yang setara atau bahkan lebih tinggi dari laki-laki.

Lebih lanjut, Irine menyoroti pentingnya peran parlemen dalam menentukan dan mengawasi program pemerintah yang bertujuan menciptakan infrastruktur inklusif, seperti penyediaan fasilitas toilet yang memadai bagi perempuan di ruang publik. BKSAP DPR RI aktif berpartisipasi dalam sidang komite status perempuan di Markas PBB, Amerika Serikat, untuk memperjuangkan isu-isu ini.

Politisi dari PDIP ini menegaskan bahwa tindakan afirmatif sangat penting untuk mengatasi ketidaksetaraan gender. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki parlemen harus dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan tindakan afirmatif yang konkret.

Parlemen juga dapat mempertahankan kebijakan kuota gender, yang terbukti efektif dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik, jelas Irine, yang juga merupakan Anggota Komisi V DPR RI.

Kepada anggota parlemen dari seluruh dunia, Irine menyampaikan pesan tegas: Tidak akan ada keadilan gender tanpa tindakan afirmatif. Ia mendesak rekan-rekan parlemen untuk memaksimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan alokasi anggaran guna mempromosikan keadilan gender dan melindungi hak-hak perempuan.

Dalam konteks global, isu kesetaraan dan keadilan gender terus menjadi fokus utama. Data terbaru dari UN Women menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan di beberapa bidang, kesenjangan gender masih sangat signifikan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, seruan Irine untuk tindakan afirmatif dan perubahan paradigma menjadi semakin relevan dan mendesak.