Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama penuh dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah kediamannya di Bandung digeledah pada Senin, 10 Maret 2025. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), khususnya terkait penyelewengan dana iklan.

Ridwan Kamil, melalui keterangan resminya, membenarkan bahwa tim KPK telah menunjukkan surat tugas resmi sebelum melakukan penggeledahan. Ia menekankan komitmennya untuk membantu penyelidikan secara profesional, namun menolak memberikan detail lebih lanjut mengenai proses penggeledahan tersebut. Ia meminta awak media untuk langsung bertanya kepada pihak KPK.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengkonfirmasi penggeledahan tersebut dan keterkaitannya dengan perkara di Bank BJB. Kasus ini telah memasuki tahap penyidikan setelah KPK menerbitkan surat penyidikan pada 5 Maret 2025. Meskipun demikian, detail spesifik mengenai dugaan korupsi dana iklan masih dalam pendalaman.

Penggeledahan ini cukup mengejutkan mengingat Ridwan Kamil belum pernah diperiksa sebelumnya oleh KPK dalam kasus ini. Terlebih lagi, selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dikenal dengan rekam jejak yang positif dan telah menerima ratusan penghargaan, mencapai 345 penghargaan dari tingkat nasional dan internasional antara tahun 2018 hingga 2021.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ridwan Kamil dikenal sebagai seorang arsitek ternama dan pendiri firma arsitektur Urbane. Kiprahnya di bidang arsitektur telah diakui secara luas, menambah dimensi lain dalam sorotan publik terhadap kasus ini.

KPK menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan akan terus berupaya mengungkap seluruh fakta serta pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi di Bank BJB. Masyarakat menantikan perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, mengingat implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah dan integritas pejabat publik.

Kasus dugaan korupsi dana iklan ini menjadi sorotan utama, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. KPK diharapkan dapat mengungkap secara tuntas kasus ini dan membawa para pelaku ke pengadilan.