Ketua DPR RI, Puan Maharani, baru-baru ini menyampaikan pandangannya mengenai efisiensi birokrasi di Indonesia, khususnya terkait perbandingan dengan negara Vietnam. Dalam pernyataannya, Puan Maharani menekankan bahwa Indonesia memiliki kebutuhan yang berbeda dengan Vietnam, sehingga pemangkasan lembaga dan kementerian untuk penghematan anggaran, seperti yang dilakukan Vietnam, mungkin tidak cocok diterapkan di Indonesia.

Menurut Puan, konteks pembangunan bangsa dan negara di Indonesia memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang lebih banyak dan terstruktur dalam berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini disampaikan usai menyambut kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam, di Gedung DPR RI pada Selasa, 11 Maret 2025.

Puan Maharani menghormati keputusan Vietnam dalam mengefisiensikan struktur pemerintahan mereka. Namun, ia menegaskan bahwa setiap negara memiliki pertimbangan dan kebutuhan yang unik. Keputusan yang diambil oleh Indonesia dan Vietnam didasari oleh keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi negara masing-masing, sesuai dengan pemikiran dan kebutuhan yang ada.

Lebih lanjut, Puan Maharani berharap hubungan baik antara Indonesia dan Vietnam tidak hanya terjalin di tingkat pemerintahan, tetapi juga di tingkat legislatif. Ia menjamin bahwa delapan partai politik yang ada di DPR saat ini siap bekerja sama dengan Vietnam demi memperkuat soliditas kedua negara dan kawasan ASEAN.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam telah terjalin selama 70 tahun. Puan Maharani menekankan pentingnya melanjutkan hubungan baik ini, bahkan hingga usia 100 tahun. Kerja sama yang erat antara kedua negara diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi stabilitas dan kemajuan kawasan.

Sebagai informasi tambahan, efisiensi birokrasi menjadi isu penting di banyak negara. Data terbaru menunjukkan bahwa beberapa negara di Asia Tenggara sedang berupaya melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Namun, pendekatan yang diambil berbeda-beda, tergantung pada konteks dan kebutuhan masing-masing negara.