Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi sorotan utama, dengan fokus pada penambahan batas usia pensiun prajurit. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dari Liputan6.com menjelaskan bahwa perubahan ini didasarkan pada analisis data yang komprehensif, mempertimbangkan kebutuhan operasional, kesejahteraan prajurit, kebutuhan organisasi, serta dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode 2025-2030.

Menurut Jenderal Agus, keputusan ini diambil setelah melalui analisis mendalam yang mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satu pertimbangan utama adalah peningkatan usia harapan hidup masyarakat Indonesia, yang secara langsung mempengaruhi masa dinas yang optimal bagi prajurit TNI. Selain itu, penambahan usia pensiun juga bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan antara kesiapan tempur dan regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara optimalisasi peran TNI dan prinsip supremasi sipil. Ia mengingatkan bahwa penempatan prajurit TNI di ranah sipil harus dilakukan dengan hati-hati dan melalui pembahasan yang matang, agar tidak menimbulkan antipati di masyarakat atau gejolak sosial. Rizal juga menyoroti pentingnya prinsip meritokrasi dalam penempatan individu pada suatu jabatan, serta perlunya kompetensi dan transparansi seleksi yang terukur.

Rizal menambahkan bahwa ruang bagi personel aktif TNI untuk menduduki jabatan sipil harus disertai pembatasan ketat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Undang-undang ini membatasi penempatan prajurit aktif hanya pada lembaga dengan fungsi teknis terkait pertahanan dan keamanan negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah tumpang tindih wewenang dan intervensi militer di ranah pemerintahan sipil.

Transisi bagi prajurit purnawirawan juga menjadi perhatian penting. Jenderal Agus menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN memungkinkan prajurit pensiun untuk berkarir sebagai ASN sesuai dengan keahlian mereka. Hal ini memberikan kesempatan bagi para purnawirawan untuk tetap berkontribusi bagi negara setelah pensiun dari dinas militer.

Saat ini, Komisi I DPR RI terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pakar hukum, untuk memastikan bahwa revisi UU TNI berjalan transparan dan mengakomodir kepentingan publik. Pembahasan ini dilakukan dengan hati-hati untuk mempertahankan kesatuan dan keutuhan bangsa, serta memastikan bahwa fungsi TNI sebagai garda depan pertahanan negara tetap terjaga.

Fakta Terbaru: Pada tahun 2024, beberapa negara seperti Singapura dan Korea Selatan juga melakukan penyesuaian usia pensiun bagi personel militernya, dengan mempertimbangkan faktor demografis dan kebutuhan strategis pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa isu penyesuaian usia pensiun di militer merupakan isu global yang relevan dengan perkembangan zaman.