Kepolisian Republik Indonesia (Polri) baru-baru ini melakukan pergantian Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai respons atas kasus yang melibatkan pejabat sebelumnya. AKBP Andrey Valentino kini resmi menjabat sebagai Kapolres Ngada, menggantikan AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja yang dicopot dari jabatannya.

Pencopotan AKBP Fajar didasari oleh dugaan keterlibatannya dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dan penyalahgunaan narkoba. Kasus ini telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat dan menjadi sorotan utama, memicu kekhawatiran akan citra Polri di wilayah NTT. Penangkapan AKBP Fajar dan proses hukum selanjutnya ditangani langsung oleh Mabes Polri.

Penunjukan AKBP Andrey diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Ngada. Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, telah mengkonfirmasi penunjukan ini. AKBP Andrey sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Nagekeo.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut memantau secara aktif proses penyelidikan kasus yang melibatkan mantan Kapolres Ngada. Menko Polkam sekaligus Ketua Kompolnas, Budi Gunawan, menegaskan bahwa pengawasan langsung ini bertujuan untuk mencegah potensi intervensi dan memastikan transparansi dalam proses hukum.

Polri sendiri menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada jaringan yang lebih luas yang terlibat dalam kasus ini. Proses penegakan hukum akan diambil alih oleh Divisi Propam Polri untuk menjamin transparansi dan menghindari konflik kepentingan. Jika terbukti bersalah, AKBP Fajar akan menghadapi sanksi pidana dan sanksi kode etik kepolisian.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh jajaran kepolisian. Polri berkomitmen untuk menindak tegas setiap anggota yang terlibat dalam tindakan kriminal, demi menjaga integritas institusi dan memulihkan kepercayaan publik. Langkah tegas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Pergantian Kapolres Ngada ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Kapolri bernomor ST/489/III/KEP./2025, tertanggal 12 Maret 2025. Masyarakat Bajawa, NTT, mengungkapkan kekecewaannya atas kejadian ini, mengingat polisi seharusnya menjadi pelindung generasi muda.

Proses hukum yang transparan dan adil menjadi kunci utama dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Polri terus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas anggotanya, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kasus ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan internal dan memperkuat pengawasan terhadap kinerja anggota kepolisian.

Evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum diharapkan dapat membangun kembali citra positif Polri di mata masyarakat.