Presiden Nigeria, Bola Tinubu, mengumumkan keadaan darurat di Negara Bagian Rivers pada hari Selasa, 18 Maret 2025, menyusul serangkaian insiden keamanan yang mengkhawatirkan dan ketegangan politik yang meningkat. Keputusan ini diambil di tengah penyelidikan atas ledakan yang merusak pipa minyak Trans Niger Pipeline, jalur vital untuk ekspor minyak mentah dari wilayah tersebut.

Tinubu menyatakan bahwa pemerintah federal kini memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan regulasi dan mengerahkan pasukan keamanan guna memulihkan ketertiban di Rivers. Langkah ini dipicu oleh laporan keamanan mengenai perusakan pipa minyak oleh kelompok militan dan ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh konflik internal dalam Partai Demokratik Rakyat (PDP), partai oposisi utama.

Sebagai langkah awal, Tinubu menunjuk seorang mantan laksamana madya yang telah pensiun sebagai pejabat sementara untuk menjalankan pemerintahan Negara Bagian Rivers selama enam bulan pertama. Penunjukan ini bertujuan untuk membawa stabilitas di wilayah tersebut, yang merupakan pusat produksi minyak penting bagi Nigeria.

Keputusan presiden ini telah dikirimkan ke Majelis Nasional Nigeria untuk disetujui atau ditolak. Tinubu menekankan bahwa deklarasi keadaan darurat ini tidak memengaruhi lembaga yudikatif di Negara Bagian Rivers, yang akan tetap berfungsi sesuai dengan mandat konstitusional mereka.

Situasi politik di Rivers telah memanas dalam beberapa waktu terakhir, dengan parlemen negara bagian mengancam akan memakzulkan gubernur dan wakil gubernur. Ketegangan ini semakin meningkat dengan penangguhan gubernur, wakil gubernur, serta seluruh anggota parlemen negara bagian.

Para analis politik menilai langkah Tinubu sebagai tindakan drastis namun diperlukan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di Rivers. Namun, kelompok oposisi dan aktivis hak asasi manusia menyoroti potensi implikasi politik dari keputusan ini, terutama terkait independensi pemerintahan daerah dalam sistem federal Nigeria. Menurut laporan terbaru dari Reuters, situasi di Rivers masih tegang dan terus dipantau oleh pemerintah federal.

Keadaan darurat ini memberikan pemerintah federal kendali lebih besar atas keamanan dan pemerintahan di Rivers, memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan cepat dalam menanggapi ancaman dan memulihkan ketertiban. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian, serta potensi dampaknya terhadap hak-hak sipil dan politik di wilayah tersebut.