Setelah percakapan penting antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebuah harapan baru muncul di tengah konflik Ukraina. Kedua pemimpin dilaporkan telah menyetujui dimulainya negosiasi untuk gencatan senjata maritim di Laut Hitam, yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata penuh dan perdamaian permanen. Pembicaraan ini, menurut sumber dari Gedung Putih, akan segera berlangsung di Timur Tengah.

Namun, Kremlin menegaskan bahwa penghentian bantuan militer asing dan intelijen ke Kyiv adalah prasyarat utama untuk mencegah eskalasi konflik dan mencapai solusi politik-diplomatik. Sikap ini menempatkan Trump dalam posisi yang rumit, mengingat janjinya untuk mencapai gencatan senjata penuh selama 30 hari sebelum merancang kesepakatan perdamaian jangka panjang.

Presiden Putin juga memerintahkan militer Rusia untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina. Jika kesepakatan ini benar-benar dihormati oleh kedua belah pihak, ini akan menjadi gencatan senjata parsial pertama sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Putin menekankan bahwa penghentian total bantuan militer Barat ke Ukraina harus menjadi syarat utama dalam perundingan.

Menurut laporan dari Semafor, Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk secara resmi mengakui Krimea sebagai wilayah Rusia sebagai bagian dari kesepakatan damai potensial. Namun, Kremlin menyatakan bahwa dalam percakapan selama dua setengah jam, Putin menegaskan adanya sejumlah masalah yang perlu diselesaikan sebelum perang dapat diakhiri. Isu-isu ini termasuk bagaimana gencatan senjata akan ditegakkan dan kemungkinan bahwa hal ini akan memberikan kesempatan bagi Ukraina untuk memperkuat pasukannya dengan bantuan militer Barat.

Presiden Zelensky menyatakan keinginannya untuk berbicara langsung dengan Trump mengenai hasil pembicaraan dengan Putin. Meskipun Trump optimis tentang kemungkinan kesepakatan damai, banyak pengamat tetap skeptis terhadap hasil yang akan dicapai. Putin menolak rencana Trump yang menginginkan penghentian penuh pertempuran selama 30 hari, bersikeras bahwa perundingan damai harus mempertimbangkan keamanan hukum Rusia dan penyebab awal dari konflik ini.

Beberapa tuntutan utama Rusia meliputi jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO, demiliterisasi Ukraina, serta pengakuan atas empat wilayah yang dianeksasi Rusia pada 2022. Washington juga disebut sedang membahas kemungkinan menekan PBB untuk melakukan hal yang sama. Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan global untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama ini. Perundingan yang akan datang akan menjadi ujian penting bagi kemampuan kedua belah pihak untuk mencapai kompromi dan membuka jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan.

Fakta Terbaru: Pada awal tahun 2024, beberapa negara telah menawarkan diri menjadi mediator dalam perundingan damai antara Rusia dan Ukraina, termasuk Turki dan China. Namun, belum ada kesepakatan yang dicapai mengenai format dan agenda perundingan. Situasi di lapangan tetap tegang, dengan pertempuran terus berlanjut di beberapa wilayah Ukraina.